Sumenep – Sejumlah mahasiswa Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) menggelar demontrasi di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep, Senin, 24 Februari 2020. Mereka mempertanyakan soal tambak udang.
Aksi demontrasi FKMS ini mempertanyakan soal temuan anggota DPRD Sumenep pada 2016 tentang dugaan pelanggaran batas sepadan pantai dan keberadaan tambak udang di Kecamatan Batang-Batang.
FKMS melakukan audensi pada 17 Februari 2020 dengan Tim perizinan (Lintas OPD). Saat audensi terjadi diskusi sangat alot. FKMS meminta Tim perizinan untuk melakukan pengukuran ulang batas sepadan dan terhadap 14 tambak udang yang sudah mengantongi izin.
Pada saat diskusi alot DLH Sumenep menanggapinya dengan Tim perizinan sehingga FKMS pada Selasa mengantarkan surat kepada DLH, namum pada Rabu yang FKMS dilarang ikut observasi oleh DLH Sumenep.
“Alasan DLH menolak keterlibatan FKMS dalam observasi tidak masuk akal bahkan muter-muter saja,” kata korlap aksi, Sutrisno .
Sutrisno ketika FKMS meminta untuk ikut serta dalam rombongan Tim perizinan justru ditolak oleh DLH Sumenep.
“Bahkan kepala DLH Sumenep ikut menolak menyertakan mahasiswa,” kata Sutrisno.
Bahkan oknum DLH mempertanyakan kapasitas mahasiswa (FKMS) dalam ikut serta dalam observasi tentu ini menjadi persoalan dan kecurigaan sehingga FKMS membuat surat aksi dilayangkan ke Polres Sumenep.
Sutrisno menyayangkan persoalan ini bahkan terindikasi ada kongkalikong yang sengaja ditutup-tutupi. Soal tambak udang yang berizin itu tidak usah diskusikan namun dipertanyakan ada tambak undang yang diduga melanggar aturan.
Menanggapi aksi demontrasi ini, Kepala DLH Sumenep Koesman Hadi mengatakan bahwa bukan tidak mau melibatkan FKMS dalam observasi namun karena surat yang dilayangkan kepada pihak disana hanya tim interens yang turun ke lapangan saja.
“Jadi kita turun kelapangan ingin mengetahui ada pelanggaran apa terkait tanggung jawab saya,”v kata Koesman Hadi.
DLH Sumenep berdalih bukan tidak mau menyertakan mahasiswa dalam observasi ini namun karena surat yang dilayangkan Tim interens saja maka takut terjadi sesuatu. “Jika ada apa2 disana siapa yang akan bertanggung jawab,” Koesman berdalih atas tuntutan FKMS. (rus)
