Tingkatkan Pengawasan, Kemennaker RI Gelar FGD Soal Penyusunan Indeks Kinerja

  • Whatsapp

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sejak awal tahun 2021 melakukan 9 lompatan kementerian.

Lompatan ini dilakukan agar sektor ketenagakerjaan mampu menyumbang lebih banyak lagi dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam upaya itu, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melaksanakan Forum Group Discusion Penyusunan Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid diikuti Pengawas Ketenagakerjaan dan penguji, lingkungan Dirjen BINWASNAKER. Acara ini dilaksankan (23-24) 2021.

Widy Sasmoyo selaku Koordinator Sarana Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI mengungkapkan penting reformasi wasnaker.
mengungk

“Reformasi wasnaker merupakan upaya untuk membentuk karakter wasnaker yang berintegritas, dan kredibel. Untuk membangun karakter tersebut, mensyaratkan lembaga wasnaker yang handal, profesional serta berpikir dan bertindak maju”, jelasnya.

Lebih lanjut, Widy Sasmoyo menjelaskan, terdapat 8 (delapan) agenda yang akan diterapkan dalam reformasi wasnaker, yaitu:
penyusunan rencana kerja bidang wasnaker dan layanan K3; penguatan sistem wasnaker yang transparan dan akuntabel; penguatan kelembagaan wasnaker dan K3; pengembangan pelaksanaan pengujian K3; Peningkatan kapasitas dan integritas SDM wasnaker dan K3; pengembangan kolaborasi pelaksanaan wasnaker dan layanan K3; pengembangan mekanisme audit kinerja wasnaker; dan penguatan penegakan hukum ketenagakerjaan.
Indeks kelembagaan pengawas ketenagakerjaan merupakan upaya untuk mengukur kualitas Kelembagaan WASNAKER sekaligus mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan mereka dalam meningkatkan kinerja UPTD Wasnaker.

“Indeks ini disusun juga untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung reformasi wasnaker,” jelasnya.

Harapan Widy Sasmoyo, indeks ini dapat mendorong kualitas kelembagaan Wasnaker menjadi lembaga yang handal, profesional dan berintegritas, serta meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan sehingga dapat menyumbang produktifitas nasional.(rus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *