Seteru Sengketa Tanah: Adu Bukti PT SMIP dan JCW hingga Saling Somasi

  • Whatsapp

SUMENEP – Status kepemilikan tanah Perumahan Bumi Sumekar Asri (BSA) saling klaim antara klien Jatim Corruption Watch (JCW), Herman Supriyantoso dengan PT Sinar Mega Indah Persada (SMIP) –salah satu perusahaan property di Kabupaten Sumenep.

Kasus tanah tersebut sudah berlangsung sejak 2015 silam dan diklaim sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur. Namun hingga kini belum ada keputusan hukum yang memastikan kepemilikan yang sah terhadap tanah beralamat di kelurahan Kolor, Kota Sumenep.

Muat Lebih

Kedua belah pihak sama-sama mengaku sebagai pemilik yang sah. Mereka mengklaim sama-sama memiliki bukti kuat mengenai kepemilikan tanah tersebut. Bahkan keduanya juga sudah saling berkirim surat somasi.

Surat Somasi JCW nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 berisi permintaan verifikasi pihak PT SMIP untuk melakukan ganti rugi harga tanah sesuai luasannya kepada Herman Supriyantoso –klien JCW. Sebab, menurut JCW, tanah tersebut telah dicaplok secara ilegal.

Kendati demikian, kuasa hukum PT SMIP Subagyo membantah pernyataan JCW melalui surat Somasi Nomor: 01/P/I/2021, tertanggal Surabaya 5 Januari 2021. Surat ini menjelaskan bahwa PT SMIP mendapat tanah yang disengkatan tersebut secara sah dan berlandaskan prosedur administrasi pertanahan.

Menurut Subagyo, JCW telah menuduh PT SMIP melakukan penyerobotan tanah tanpa bukti kuat.

“Suadara berkewajiban membuktikan bahwa tuduhan kepada klien kami adalah benar. Jika saudara memiliki bukti berupa SHM, dan klien kami juga mempunyai alat bukti berupa sertifikat ha katas tanah dan saksi, maka saudara wajib membuktikan bahwa bukti yang dimiliki oleh klien kami adalah tidak sah,” terangnya dalam surat itu.

Bahkan Subagyo menduga bahwa nama Herman Supriyantoso versi JCW itu hanyalah tokoh fiktif. Hal itu berdasar surat somasi JCW yang tidak melampirkan Surat Kuasa (legas standing) dari Herman Supriyantoso kepada pihak JCW sebagai kuasa hukumnya.

Subagyo menegaskan, PT SMIP mendapata tanah tersebut melalui pelepasan tanah dan dibeli kepada orang yang memiliki hak kepemilikan secara turun temurun. “Sedangkan orang yang bernama Herman Supriansantoso itu tidak dikenal dan tidak pernah menguasai fisik tanah yang diklaim itu,” tegasnya.

Mohammad Siddik, pihak JCW yang pertama kali mengusut kasus tersebut menjelaskan bahwa tudingan pihak PT SMIP mengenai tokoh Herman Supriansantoso tidak benar.

“Yang jelas itu ada orangnya. Orang yang mengantarkan data ke saya itu ada. Orang yang memberikan data dan hasil kroscek saya ke pertanahan dengan warkahnya ada,” jelas Siddik kepada Santrinews saat ditemui di kantornya, Jl Trunojoyo No 282 Gedungan, Sumenep, Ahad 10 Januari 2021.

Kendati demikian, Siddik enggan menyebutkan alamat nama pemilik tanah tersebut. “Hal seperti itu kan tidak perlu kita sampaikan. Itu adalah kode etik saya. Yang jelas tanah itu bertuan dan orangnya ada di Jakarta,” ujarnya.

Ia menegaskan, sengketa tanah itu bukan merupakan konteks perdata administratif melainkan soal kepemimilikan hak waris. “Sekalipun tidak disertifikat sampai hari kiamat, tentunnya ahli waris dari atas nama tersebut itu tentu adalah hak miliknya,” tegasnya.

“Untuk mengecek keabsahaan bukti surat tanah yang kami miliki, bisa langsung menanykan ke penyidik di Polda Jatim,” pungkas Siddik. (ari)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *