PP Fatayat NU Dukung RUU TPKS Segera Disahkan

  • Whatsapp

JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menggelar seminar nasional dan pengajian dengan tema ‘Urgensi Pengesahan RUU Tindak Pindana Kekerasan Seksual untuk Proteksi dan Pelindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Maslah’.

Seminar ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 24 November 2021 yang dikuti pengurus psat, PW dan PC baik secara daring atau luring.

Muat Lebih

Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih kencangnya pro-kontra di masyarakat terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini berubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Fatayat NU telah melakukan berbagai macam advokasi baik melalui lobby partai, anggota DPR, pendidikan publik bahkan sampai turun ke jalan bersama jaringan masyarakat sipil untuk mendesak segera disahkannya RUU TP-KS yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak pihak,” kata Anggi Ermarini.

Di sisi lain, para korban kekerasan seksual terus berjatuhan setiap harinya dan masih belum mendapatkan keadilan. Para korban ini juga tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Karenanya, RUU TP-KS ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum dan masyarakat yang adil gender, bebas diskriminasi, serta memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi perempuan.

“Berdasarkan itu, Fatayat NU memiliki keinginan besar memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga menggalang dukungan dari segala komponen masayarakat agar terus merapatkan barisan untuk mendukung RUU TP-KS ini,” ujarnya.

Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor mengatakan acara ini merupakan momentum yang sangat tepat karena besok DPR RI ada rapat pleno Badan Legislasi untuk mengesahkan RUU TPKS.

Kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan dengan damai, melalui restorative justice karena termasuk tindak pidana. Kekerasan seksual buat isu moralitas. Pihaknya berharap Fatayat NU mampu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menyetujui pengesahan RUU TPKS.

“Fatayat NU perlu terus mengadvokasi tokoh agama, tokoh masyarakat, media NU khususnya untuk mendukung dan mendorong agar RUU TP-KS ini segera dibahas dan disahkan oleh DPR,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Nyai Badriyah Fayumi mengatakan, meski RUU P-KS berganti nama menjadi RUU TP-KS, mudah-mudahan tidak menghilangkan substansi yang diharapkan dari penyusunan sebelumnya yang mencakup aspek pencegahan, pemidaan, pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, sebab kekerasan seksual lebih kompleks dari tindak pidana.

Terkait RUU TPKS yang mengancam ketahanan keluarga, Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU itu menegaskan bahwa RUU TPKS berkolerasi langsung dengan penguatan keluarga maslahah dan sesuai dengan maqashid syariah.

“LKK NU telah merumuskan konsep keluarga maslahah yang cukup utuh dan komprehensif, dimana penghapusan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan bagian terpenting,” pungkasnya.(rus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *