Petugas Kontraktor Usir Wartawan, Pers Sumenep Angkat Bicara

  • Whatsapp

SUMENEP – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumenep mengutuk tindak premanisme terhadap wartawan.

Kejadian tersebut terjadi kepada Kontributor kempalan Zam di kepulaun Sapudi. Ia hendak meliput terkait Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan  Gayam-Tarebung, Sapudi yang menggunakan aspal DGEM.

Muat Lebih

“Ketika hendak ambil gambar dan video. Saya dilarang. Padahal saya sudah bilang ada perintah liputan dari Kepala Biro Kempalan Sumenep,” cerita Zam saat memberi keterangan tertulis, Jumat siang.

Zam mengaku kecewa atas tindakan petugas kontraktor pelaksana proyek jalan itu. Si petugas dinilai tak menghargai kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang.

Kejadian tersebut langsung mendapat atensi dari asosia wartawan Sumenep, yakni PWI dan PWRI.

Ketua PWI Sumenep Roni Hartono mengatakan, tindakan demian merupakan sikap premanisme bagi kerja jurnalistik.

“Pengusiran terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik ini bisa dipidana. Karena kerja jurnalistik dilindungi undang undang,” kata Roni pada Jumat, 3 Desember 2021.

Menurut Roni, wartawan atau kontributor media yang menunjukkan kartu pers saat liputan tidak bisa dihalangi. Pasalnya, hal itu telah menunjukkan bahwa wartawan tersebut tidak bodong.

“Tak perlu surat tugas untuk liputan, kartu pers sudah cukup,” pungkas Roni.

Hal senada disampaikan Ketua DPC PWRI Sumenep, Rusydiyono -akrab disapa Yono-. Bentuk pengusiran atas kerja jurnalistik, kata Rusdi, bisa dipidana dengan merujuk UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1).

“Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah),” terangnya.

“Jadi sangat jelas tindakan yang dilakukan si pengawas terhadap kontributor kempalan.com merupakan tindak melawan hukum,” sambung Yono.

Yono menegaskan, pengusiran terhadap Kontributor Kempalan.com menimbulkan kecurigaan. Kata Yono, proyek pengaspalan tersebut seperti tengah menyembunyikan sesuatu.

“Biasanya, kalau dilarang meliput proyek pemerintah, ada sesuatu yang disembunyikan. Ini menarik untuk jadi atensi para wartawan Sumenep,” pungkasnya. (ril/ari)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *