Mudik 2021 Dilarang, Pimpinan DPRD Jatim: Kebijakan Menyakitkan Demi Rakyat

  • Whatsapp
Achmad Iskandar (pakai kopiah hitam) saat mengisi Reses II di depan warga Dusun Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep. (Santrinews.com/bahri)

SUMENEP – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Achmad Iskandar mengungkapkan pemberlakuan larangan mudik Idul Fitri 1442 H adalah kebijakan yang terpaksa dilakukan pemerintah.

Iskandar mengaku, pemerintah terpaksa menerapkan kebijakan larangan mudik demi menjaga penekanan peyebaran Covid-19 yang dalam beberapa pekan menelan ratusan ribun korban di berbagai dunia. Teranyar di India.

Menurutnya, bila mudik tidak dilarang akan ada kerumunan di berbagai stasiaun, bandara dan terminal.

“Sekitar 4 juta orang akan berkerumun dan itu potensi menjadi klauster baru,” ujarnya, Selasa 4 Mei 2021 usai mengisi Reses II di Masjid Annur Kepanjin, Kota Sumenep.

Iskandar menjelaskan, bila penyebaran Covid-19 di Indonesia kembali membengkak akan berakibat terhadap berbagai sektor. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa menjadi negara terkucilkan di dunia.

“Kita lihat India, di Jepang, sekarang di Singapura sebagian daerahnya sudah ada yang lockdown. Hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di Indonesia,” jelasnya.

“Indosia bisa tersingkir, Umrah, Haji tidak boleh karena virus di Indonesia belum terkendali,” sambungnya.

Bila Indonesia lockdown, imbuhnya, sektor ekonomi akan drastis turun. Bangsa Indonesia juga tidak bisa keluar negeri untuk mengurus hubungan internasional. Negara lain akan enggan masuk ke Indonesia.

“Jadi ini keputusan yang sangat menyakitkan. Keputusan pak Jokowi itu sangat tidak keren, tapi ini harus dilakukan demi mengantisipasi hal yang lebih buruk terjadi,” urainya.

Iskandar juga menanggapi keluhan masyarakat yang membandingkan kebijakan larangan mudik dan ijin destinasi wisata tetap dibuka.

Kata Iskandar, pandemi Covid-19 telah menyebabkan sektor ekonomi menurun cukup drastis. Untuk meminalisir ekonomi rakyat semakin krisis maka sektor wisata dibuka.

“APBN, APBD bahkan semua anggaran dipangkas itu untuk membiayai penanganan Covid-19. Pemerintah sudah sangat luar biasa membiayai penanganan Covid-19,” terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah menyadari setiap kebijakan yang diterapkan di masa Pandemi Covid-19. Setiap kebijakan memiliki efek negatif terhadap sosial masyarakat.

Kendati demikian, pemerintah telah berkpikir dan mengantisipasi setiap konsekuensi dari kebijakannya. Jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut terus diupayakan agar teratasi.

“Kami sadar ketika kebijakan ini diterapkan. Sekarang mudik, bagaimana nasib sopir, itu sudah kami pikirkan. Tapi kami tidak mau mengorbankan yang lebih besar,” tegasnya.

Ia berharap, semua lapisan masyarakat bisa menyadari kondisi masa pandemi Covid-19. “Jadi saya mengimbau agar masyarakat sadar akan kondisi ini. Jangan sampai Indonesia jadi seperti negara lain,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *