Kurniadi Nilai Pemkab Sumenep Tidak Patuh Hukum

  • Whatsapp

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai tidak patuh hukum soal hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Matanair, Rubaru, Sumenep Madura Jawa Timur tahun 2019 lalu.

Padahal hasil Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memperintah Bupati pihak tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK).

Muat Lebih

PTUN menyatakan tidak sah atau batal terhadap Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 2 Desember 2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, Kurniadi mendatangi Pemkab Sumenep mempertanyakan soal tidak melaksanakan putusan pengadilan soal hasil pilkades di Matanair, Rubaru Sumenep.

“Faktanya putusan sudah satu tahun putusan sudah inkcraht tetapi tidak dilaksanakan,” Kata Kurniadi kepada media. Senin, 22 November 2021

Menurut Kurniadi, berdasarkan putusan PTUN soal polemik pilkades di Matanair meminta Bupati untuk mencabut SK dan mengangkat. “Dua perintah tersebut tidak satupun yang dilaksanakan,” tegasnya.

Selain itu, Kurniadi, juga meminta pelaksanaan Pilkades di Poteran karena tidak ada alasan untuk tidak menjalankan putusan pengadilan. “Kalau Sukarman dimasukkan sekarang bagaimana cara mengalakkan dukungan. Maka sangat tepat rekomendasi dari DPRD Sumenep,” tugasnya.

Perlu diketahui, Kurniadi saat menangani berapa perkara yang berkaitan dengan Pilkades yakni, di Matanair hasil Pilkades tahun 2019 dan di Poteran, Talango dan Batuampar. (rus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *