Gus Sadad: Saya dapat Pesan Kiai Jatim Jaga Fitrah Pesantren

  • Whatsapp

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Anwar Sadad siap menjaga orisinalitas pesantren. Fitrah pesantren sebagai “tafaqquh fiddin”.

Sikap Gus Sadad -sapaan akrab- tersebut merespon pembahasan Raperda Pengembangan Pesantren yang sedang dibahas DPRD Jatim untuk menjadi Perda.

Muat Lebih

Ia mengaku bahwa pribadinya mendapat pesan khusus dari tokoh kiai. Yakni, kiai Jatim meminta agar isi Perda Pengembangan pesantren memperhatikan kekhasan pesantren.

“Itu masukan dari para stakeholder kiai, ulama dan pemangku pesantren. Raperda Pesantren jangan menggeser fitrah pesantren. Tafaqquh fiddin menjadi fokus utama kami dalam Raperda,” urainya.

Plt DPD Gerindra Jatim ini mengatakan, Jawa Timur memiliki banyak pesantren. Keberadaan Perda (peraturan daerah) bisa menerjemahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Kendati demikian, sambungnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan. Lebih dari itu, pesantren merupakan institusi mandiri yang memilki pengaruh sangat kuat di tengah kehidupan masyarakat.

Ia menjelaskan, dalam forum pembahasan Raperda Pengembangan Pesantren pihaknya menekankan terhadap orginilitas pesantren.

“Jika ada pesantren ingin membekali santri keterampilan, seperti wirausaha. Itu merupakan bekal santri agar mandiri, namun tidak dapat menggeser tujuan utamanya, yakni mendalami ilmu agama (Tafaqquh Fiddin),” jelasnya.

Sistem pendidikan yang dianut pesantren juga menjadi perhatian Gus Sadad dalam Raperda Pengambangan Pesantren.

Kata Gus Sadad, legalitas pendidikan pesantren yang tak mengikuti kurikulum pendidikan nasional perlu diakuai negara. Ia mempertanyakan nasib madarasah swatsa yang dikelola pesantren yang tak mendapat perlakukan sama di bawah sistem Kemenag atau Kemendiknas.

“Ini perlu langkah konkrit karena sistem pendidikan pesantren memiliki ciri khas atau tradisi kurikulum pendidikan yang tak mengikuti yang berlaku Kemenag dan Kemendiknas,” seru mantan aktivis PMII Jatim ini.

Gus Sadad bercerita, diirnya banyak mendapatkan masukan dari para Kiai NU tentang kesetaraan dan pengakuan legal terhadap sistem pendidikan pesantren yang tak mengikuti kurikulum pendidikan nasional.

Tradisi pesantren yang tak mengikuti kurikulum nasional jumlahnya banyak. Pemprov Jawa Timur perlu memberi perhatian dengan payung hukum jelas. Agar lulusan pondok pesantren memiliki kesetaraan dengan pendidikan yang ada.

“Artinya lulusan pondok pesantren ini juga diakui.  Karena selama ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita dianggap rendah.  Padahal setelah lulus SD, banyak yang melanjutkan ke pesantren bukan ke sekolah formal,” terangnya.

Termasuk, imbuhny, keberadaan ustadz/guru di pesantren yang memiliki kemampuan keagamaan juga perlu diakui kualifikasinya.

Gus Sadad mengungkapkan, saran dan masukan yang diterimanya itu akan ditindaklanjuti dengan menjadi pedoman untuk disuarakan Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan substansi raperda.

Karena itu, Gus Sadad  ingin Perda Pesantren bisa memperkuat ruh pesantren. Yaitu, memposisikan pesantren sebagai lembaga keagamaan yang menelorkan generasi bangsa yang cerdas tanpa diskriminasi.

Bagi Gus Sadad, Raperda Pengembangan Pesantren merupakan bagian dari cara wakil rakyat menerjemahkan kepribadian para pengelola pesantren.

“Tak mungkin para pengelola pesantren minta diperhatikan oleh pemerintah. Kita sebagai perwakilan dari pesantren bertanggungjawab menyampaikan aspirasi dari para pengelola pesantren dalam Raperda untuk diterapkan dalam Perda Pengembangan Pesantren,” pungkasnya. (Mat/ari)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *