Gubernur Jatim Paparkan Ini di Depan Anggota DPD RI

  • Whatsapp
Khofifa Indar Parawansyah, Gubernur Jawa Timur saat memberi pembekalan pada anggota DPD RI (SantriNew.com/Ist)

Sumenep – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024 mengikuti kegiatan orientasi, yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Hotel JW Marriott Jakarta dan The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta.

Orientasi dan pemantapan ini adalah bekal bagi anggota DPR dan DPD sebelum dilantik pada Oktober mendatang. 20 September 2019

Muat Lebih

Dalam kegiatan itu, Berbagai narasumber dihadirkan untuk memberikan pembekalan bagi anggota DPD RI tersebut. Salah satunya yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menjadi narasumber di The Ritz Carlton Hotel.

Di hadapan anggota DPD RI, Khofifah memaparkan berbagai strategi penyerapan aspirasi di daerah. Dalam konteks tugas utama, salah satu lokus penyerapan aspirasi DPD adalah di provinsi, bahkan di kabupaten/kota.

“DPD dan aspirasi daerah merupakan hal yang saling berkaitan erat. Posisi kita adalah bagaimana bersama-sama memberikan penyerapan aspirasi ini bisa berbasis provinsi, bisa berbasis kabupaten, bisa berbasis kota,” jelasnya.

Disampaikannya, untuk memahami hal tersebut perlu pendalaman masalah. Artinya tidak mungkin bisa melakukan penyerapan aspirasi tanpa memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing provinsi, kabupaten/kota, dan disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sekarang sedang berproses.

“Tanpa memahami RPJMD terutama Indeks Kinerja Utama (IKU) di setiap kabupaten/kota atau provinsi yang kemudian ada proses transformasi kepemimpinan. Biasanya ada diskusi-diskusi untuk bisa mengangkat dinamika seluruh aspirasi yang berkembang,” kata orang nomor satu di Jatim itu.

Dicontohkan, dulu Jatim terdapat 9 IKU di RPJMD yang lama, maka sekarang ada 11 IKU pada RPJMD yang baru. Diantara pengembangan IKU, dirinya melihat kebencanaan. Karena dari indeks kebencanaan, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berdampak pada risiko kemiskinan sampai 80 persen.

“Jarang sekali ini dilihat sebagai satu variabel yang ternyata memiliki signifikasi terhadap turunnya kesejahteraan, yang akhirnya menimbulkan kemiskinan baru. Jatim termasuk wilayah yang memiliki kerawanan kebencanaan yang sangat tinggi,” ujar Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi JK itu.

Selain itu, KIP juga menegaskan pentingnya peran DPD bersama pemerintah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kegiatan ini menjadi forum saling memberikan kontribusi untuk memberikan tanggung jawab kepada kedaulatan NKRI.

“Posisi kita membangun pertanggungjawaban untuk menjaga kedaualtan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (rus/bay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *