Bacakades Sapeken 2021 Tuntut Profesionalitas Panitia Pemilihan

  • Whatsapp
Tahir Affandi (tengah baju putih) didampingi Advokat Syafraw (kaos hitam) dan Ketua Posko Pengaduan Pilkades Sumenep 2021 Deki Irawan. (Santrinews.com/bahri)

SUMENEP – Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Desa Sapeken, Kepulan Sumenep Tahir Affandi tidak terima ditetapkan tidak lolos administrasi oleh panitia pemilihan kepala desa setempat.

Ia didampingi kuasa hukumnya, Syafrawi, gelar konfrensi pers di Posko Pengaduan Pemilihan Kepala Desa Sumenep 2021, Jl Tambaksari Perum Mega Gedung Permai No.5, pada Kamis Malam, 10 Juni 2021.

Muat Lebih

Tahir sangsi terhadap keputusan panitia. Pasalnya, legalitas tanda lulus sekolah (setera Ijazah) miliknya dinilai tidak memenuhi syarat calon kepala desa.

Tahir menjelaskan, Ia menamatkan sekolah setingkat SMA di lembaga pendidiakan Madrasah Pesantren Al-Mu’min Kota Solo, Jawa Tengah.

“Di pesantren saya memang tidak diberikan Ijazah seperti sekolah pada umumnya, tapi sertifikat tanda lulus setara Ijazah yang sudah diakui,” jelasnya.

Kata Tahir, lulusan pesantren tersebut bisa memakai sertifikat tanda lulus untuk kepentingan formal yang lain. Semisal melanjutkan kuliah ke kampus atau hendak mendaftar profesi yang membutuhkan legitas pendidikan yang diakui.

“Saya juga sudah selesai meminta keterangan dari pesantren bahwa sertifikat sekolah saya sah. Itu saya gunakan untuk mememuhi syarat administrasi Cakades Sapaken. Tapi panitia menilai legaitas pendidikan saya tidak sah,” katanya.

Sedangkan Syafrawi menerengkan, keputusan panitia terhadap Bacakades Tahir terdapat beberapa keganjilan.

Pertama, hasil penyaringan Bacakades Sapeken diumumkan sebelum jadwal yang sudah ditentukan. “Ini bermula dari penguman panitia lewat media masa, klien saya ini diumumkan tidak lolos seleksi pada 28 Me 2021, padahal waktunya masih 4 Juni,” katanya.

Kedua, Syafrawi mengatakan, panitia tidak memperhatikan Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep secara utuh. Yakni Perbup yang mengatur syarat Cakades.

“Panitia ini hanya bersikukuh terhadap Perbup Pasal 26 Ayat 13 huruf a.3. Yang mengatakan bahwa Cakades harus memiliki Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau lembaga terkait,” ujarnya.

Menurutnya, panitia seharusnya juga memperhatikan Pasl 26 Ayat 13 huruf a.1 dan a.2. Dalam kedua poin a tersebut terdapat peraturan yang mengatkan bahwa Cakades dengan Tanda Lulus setingkat Ijazah juga bisa diikut sertakan.

Berdasar alasan tersebut, Syafrawi menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hal kliennya tersebut.

“Kami juga sudah berkirim somasi kepada panitia dan surat kepada bupati dan panitia kabupaten, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” terangnya.

“Kami juga meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken memecat panitia pilkades. Karena panitia dibentuk oleh BPD dan juga wajib memecat ketika melanggar,” pungkasnya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapeken hingga berita ini diterbit belum bisa dikonfirmasi. Santrinews akan kembali mengkonfirmasi pihak panitia untuk diminta komentar mengenai tuntutan kuasa hukum Tahir. (ari)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *